Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja Penyandang Disabilitas

Abstrak

Pemerintah daerah dan pusat memiliki peranan penting dalam pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi (kespro) pada remaja penyandang disabilitas. Remaja penyandang disabilitas sering menjadi incaran kekerasan seksual dikarenakan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi remaja penyandang disabilitas yang belum terpenuhi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Sekolah Luar Biasa Negeri Bantul. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-Juli 2019. Informan penelitian terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dikpora Prov.DI.Yogyakarta, dan Bagian Hukum Kabupaten Bantul. Informan dipilih dengan purposive sampling. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Hak-hak kesehatan reproduksi remaja penyandang disabilitas di SLB belum terpenuhi (masih ada diskriminasi) dari upaya promotif maupun preventif. Remaja di SLB cenderung belum puas dengan materi kesehatan reproduksi (Kespro) yang diberikan oleh guru. Peran Perangkat Daerah Kabupaten Bantul belum memberikan aturan yang pasti dalam menyelenggarakan pemenuhan Kespro pada remaja penyandang disabilitas. Dinas terkait (Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas) belum melibatkan SLB dalam menyelenggarakan upaya promotif dan preventif. Perlu adanya peraturan yang jelas sebagai upaya pemenuhan hak Kespro Remaja Disabilitas. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan perlu melibatkan SLB dalam setiap program Promotif dan Preventif.